Parepare – Pemerintah Malaysia memulangkan sebanyak 302 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal melalui jalur laut. Rombongan ini tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare dengan pengawalan ketat petugas. Selain itu, otoritas terkait memulangkan mereka karena masalah izin tinggal yang sudah habis. Oleh karena itu, petugas gabungan langsung melakukan pendataan setibanya mereka di dermaga pelabuhan.
Proses Pendataan dan Pemeriksaan Kesehatan
Pada awalnya, petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh seluruh pekerja migran di atas kapal. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit menular dari luar negeri ke wilayah Parepare. Meskipun prosesnya memakan waktu lama, namun semua warga mengikuti prosedur dengan sangat tertib. Sehingga, petugas dapat menyelesaikan tahap verifikasi dokumen kesehatan dengan lebih cepat dan efisien.
Kemudian, BP3MI mulai mencatat identitas serta daerah asal masing-masing pekerja tersebut secara mendetail. Sebab, sebagian besar dari mereka berasal dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menyiapkan armada bus untuk mengantar mereka pulang ke kampung halaman. Bahkan, petugas memastikan setiap warga mendapatkan konsumsi yang cukup selama menunggu jadwal keberangkatan bus.
Risiko Bekerja Tanpa Jalur Resmi
Selanjutnya, pihak otoritas memberikan pengarahan mengenai risiko besar bekerja tanpa dokumen yang sah. Sebab, banyak pekerja migran sering mengalami masalah hukum karena tidak memiliki kontrak kerja resmi. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat agar
Baca juga:Raker Untika Luwuk 2026: Pemda Siap Dukung, Civitas Dimint
menggunakan jasa agen penyalur yang memiliki izin sah. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan lebih terjamin.
Saat ini, para PMI ilegal tersebut sedang beristirahat di tempat penampungan sementara milik pemerintah. Bahkan, petugas memberikan akses komunikasi bagi mereka yang ingin menghubungi keluarga di kampung. Sebagai tambahan, pihak BP3MI juga menawarkan solusi kerja yang legal bagi mereka yang ingin kembali merantau. Sehingga, warga tidak lagi tergiur dengan janji manis agen ilegal yang merugikan di masa depan.
Harapan bagi Kemajuan Ekonomi Lokal
Sebagai kesimpulan, pemulangan ratusan PMI ini menjadi peringatan keras tentang pentingnya prosedur kerja resmi. Di sisi lain, pemerintah berharap agar mereka bisa membuka usaha mandiri di daerah asal masing-masing. Akhirnya, proses pemulangan ini berakhir sukses berkat kerja sama yang solid antarinstansi terkait. Tentu saja, keselamatan dan hak setiap warga negara tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
