Bangli – Kabid Advokasi Kamimo Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 157 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Kabid Advokasi dan Isu-Isu Daerah KAMIMO Banggai, yang mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Menurutnya, peristiwa yang terjadi pada Rabu (17/9/2025) itu menjadi bukti lemahnya pengawasan dalam distribusi dan kualitas makanan yang disajikan. “Program MBG memang baik untuk mendukung gizi anak sekolah, tetapi tidak boleh asal jalan tanpa standar mutu yang jelas. Jika tidak ada pengawasan ketat, justru yang menjadi korban adalah siswa,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap pihak penyedia, mulai dari proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
Selain itu, transparansi hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan juga perlu segera diumumkan ke publik.
Baca Juga : Kasus Keracunan MBG di Bangkep, Mahasiswa Ingatkan Presiden Lemahnya Pengawasan
“Kejadian ini tidak bisa dianggap sepele. Anak-anak kita harus mendapat jaminan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Kami mendorong pemerintah daerah agar menjadikan kasus ini sebagai momentum perbaikan, bukan sekadar penanganan darurat,” ujarnya.
KAMIMO Banggai juga menyatakan siap mengawal persoalan ini hingga tuntas, serta mendukung langkah-langkah hukum apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pelaksanaan program MBG.
itu menjadi bukti lemahnya pengawasan dalam distribusi dan kualitas makanan yang disajikan. (Rls)
“Program MBG memang baik untuk mendukung gizi anak sekolah, tetapi tidak boleh asal jalan tanpa standar mutu yang jelas. Jika tidak ada pengawasan ketat, justru yang menjadi korban adalah siswa,” tegasnya.
pemerintah harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap pihak penyedia, mulai dari proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
transparansi hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan juga perlu segera diumumkan ke publik.
Anak-anak kita harus mendapat jaminan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Kami mendorong pemerintah daerah agar menjadikan kasus ini sebagai momentum perbaikan, bukan sekadar penanganan darurat,” ujarnya.
